"Urusan presiden adalah urusan seluruh Indonesia. Petani Kendeng adalah petani yang berada di sekitar kawasan hutan negara, dan petani berurusan dengan BUMN PT Semen Indonesia (Persero) yang juga urusan pusat," ujar politisi Demokrat Herman Khaeron dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/3).
Dijelaskan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI bahwa aksi yang dilakukan para petani Kendeng di Istana Negara merupakan bentuk ungkapan bahwa mereka belum mendapat keadilan dari negara.
Dalam proses pembangunan, memang selalu ada pro dan kontra. Untuk itu, agar masyarakat dapat mengetahui serta yakin bahwa proses pembangunan bermanfaat, maka konsultasi publik perlu dilakukan.
Terlebih, dalam kasus ini, hal itu penting dilakukan jika pemerintah masih menganggap penting masa depan pertanian negeri ini.
"Jika masa depan pangan masih dianggap penting, hormatilah profesi petani," tukasnya.
[ian]
BERITA TERKAIT: