Pemerintah Harus Beralih Mengirim TKI Terampil Ke Arab Saudi

Anggota Komisi IX DPR RI Ahmad Zainuddin menjelaskan, kedatangan Raja Salman harus dimanfaatkan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kerja sama pengiriman tenaga kerja terampil (skill workers/professional workers). Pemerintah sudah harus mengurangi pengiriman TKI informal ke luar negeri jika moratorium dihentikan.

Menurutnya, di antara Visi Strategis 2030 yang dibangun Kerajaan Arab Saudi adalah membebaskan ketergantungan dari minyak sebagai pemasukan utama negara, meningkatkan kunjungan umrah menjadi 30 juta jamaah per tahun, hingga penggalakkan pembangunan perumahan dan pemberdayaan sektor swasta. Dari sejumlah program strategis tersebut tentu akan banyak memerlukan tenaga kerja terampil.

"Target 30 juta jamaah umrah per tahun sebagai contoh akan menuntut banyak pekerja baru di perhotelan di dua Tanah Suci Makkah dan Madinah, dan ini hanya bisa diisi oleh tenaga kerja muslim yang terampil. Demikian juga dengan pengembangan sektor swasta tentu memerlukan banyak tenaga terja terampil," jelas Zainuddin dalam keterangannya, Kamis (2/3).

Dia mengatakan, kerja sama pengiriman TKI seharusnya sudah merambah masuk ke dalam bidang yang lebih expert, seperti bidang ekonomi dan keuangan. Karena Indonesia dipandang sukses dalam membangun ekonomi di luar sektor migas sehingga bisa lepas dari dari ketergantungan pendapatannya dari sektor migas.

Meski dalam rencana strategisnya Saudi akan meningkatkan income per kapita dan menggalakkan tenaga kerja dalam negeri untuk mengurangi tingkat pengangguran dari 11 persen menjadi 7 persen, serta meningkatkan jumlah wanita pekerja Saudi hingga 30 persen namun masih tetap memerlukan tenaga kerja terampil dari negara lain.

"Mengingat tidak mudah dan perlu waktu untuk mengubah mindset warga Saudi dari budaya dilayani menuju budaya masyarakat pekerja. Sehingga kehadiran Raja Salman harus dimanfaatkan pemerintahan Joko Widodo untuk meningkatkan kerja sama pengiriman tenaga kerja terampil," beber Zainuddin.

Jika kerja sama tersebut dapat diwujudkan maka akan membuka kesempatan kerja yang besar bagi tamatan SMK atau SMA dan perguruan tinggi.  

"Karena selama ini, lebih dari 60 persen tenaga kerja Indonesia di luar negeri hanya tamat SD dan SMP. Tentu mereka hanya mampu bekerja di sektor domestik atau informal. Sehingga, Indonesia harus bisa menyudahi pengiriman tenaga kerja informal ke Saudi dan memulai penggalakan pengiriman tenaga kerja ahli dan terampil," pungkas Zainuddin. [wah]