Denny JA Jelaskan Soal Dua Putaran Dan Efek Antasari

Data LSI juga menunjukkan jumlah "golput" sekitar angka 23 persen. Dengan demikian, pasangan Ahok-Djarot dan Anies-Sandi maju ke putaran dua, sedangkan pasangan Agus-Sylvi gugur di putaran pertama.

Denny JA mengingatkan bahwa konferensi persnya lima hari sebelum pencoblosan memprediksi dua hal. Pilkada berlangsung dua putaran, dan dukungan calon berada dalam ambang batas. Agus-Sylvi: 24,4- 39,6 persen; Ahok-Djarot: 27,2 - 39,2 persen; dan Anies-Sandi 25,6- 38,4 persen

Denny akui, prediksinya salah soal Agus. Putra dari presiden ke-6 RI itu mendapatkan hasil hitung cepat lebih kecil dari ambang batas. Sementara Ahok dan Anies mendapatkan lebih besar dari ambang batas.

Pertanyaannya, apa penyebab perubahan dalam lima hari setelah publikasi? Mengapa suara Agus lebih rendah dari ambang batas? Dan mengapa Ahok dan Anies di atas ambang batas? Denny menyebut ada beberapa isu yang memerlukan pengujian lebih lanjut.

Pertama, terjadi efek dari pernyataan Antasari Azhar. Ekpose berita soal Antarasi yang menyatakan SBY inisiator kriminalisasi terhadap dirinya menjadi berita besar. Isu itu sensasional dan digulirkan secara massif sehari sebelum pencoblosan.

"Twit-war dan pro kontra terjadi, diblow up media sedemikian rupa. SBY memang sudah memberikan jawaban, dan melaporkan Antasari ke jalur hukum. Namun discourse SBY versus Antasari ternyata lebih banyak merugikan Agus. Suara Agus banyak beralih ke Anies, dan terutama ke Ahok. Data quick count menunjukkan perubahan dukungan itu," jelasnya.

Kedua, angka Golput sekitar 23 persen lebih rendah dibanding Pilkada DKI sebelumnya yang umumnya di atas 30 persen.  Yang datang ke TPS memang lebih besar dibanding Pilkada sebelumnya. Namun, Golput lebih banyak datang dari pendukung Agus yang mayoritas berasal dari segmen menengah bawah.

"Dari studi Golput yang LSI lakukan terhadap kasus beberapa wilayah, golput umumnya datang dari pemilih menengah bawah," ujarnya.

Pemilih menengah bawah umumnya lebih potensial tak datang ke TPS karena beberapa alasan. Pertama, alasan ekonomi, karena umumnya mereka punya upah harian. Jika ke TPS, maka upah hariannya hilang. Kedua, alasan teknis, yaitu karena administrasi surat menyurat dokumentasi kependudukan. Hal ini membuat mereka tak datang ke TPS.

"Yang lainnya alasan politik. Umumnya kesadaran politik di segmen menengah bawah ini kurang partisipatif dalam politik," tutup Denny. [ald]