Berbau Politik, Polda Metro Tindak Tegas Aksi 112

"Kalau Aksi 112 sifatnya ada agenda politik itu larangan. Kami akan tindak tegas. Jadi mohon mengindahkan peraturan yang dikeluarkan KPU berkaitan dengan pilkada," jelasnya seperti dikutip RMOLjakarta.com, Selasa (7/2).

Menurut Iriawan, lokasi yang akan digunakan untuk Aksi 112 juga menyalahi aturan. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 228/2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pada Ruang Terbuka. Selain itu, aturan juga tertuang dalam  Undang-undang Nomor 9/1988 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, khususnya Pasal 6.

"Di situ jelas karena dilakukan di jalan protokol yang merupakan jalan utama di Jakarta. Jika jalan tersebut ditutup, otomatis akan mengganggu ketertiban publik," jelasnya.

Iriawan menambahkan, menurut undang-undang, unjuk rasa tidak boleh digelar di sentra aktivitas publik. Salah satunya sepanjang jalur protokol Jalan MH Thamrin.

"Maka kami akan melarang kegiatan tersebut," tambahnya.

Polisi sendiri sebelumnya sudah mencium muatan agenda politik di balik rencana Aksi 112. Masyarakat dapat menilai tujuan aksi sebenarnya, meskipun kelompok aksi mengemasnya seolah-olah sebagai kegiatan agama.

Terkait Aksi 112, PP Muhammadiyah mengimbau semua pihak untuk tidak mengikutinya. Tokoh-tokoh nasional, parpol, dan masyarakat juga diminta dapat menahan diri.

"Pokoknya berbagai macam aksi, lebih-lebih menjelang pilkada ini. Baik tanggal 11 maupun tanggal 13, 14, itu sebaiknya tidak lah," ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir usai bertemu Wapres Jusuf Kalla.

Menurutnya, saat ini Indonesia sedang dihadapkan pada dinamika politik yang semakin hangat. Oleh karena itu, semua pihak diminta dapat mengendalikan diri dan menciptakan suasana yang kondusif. [wah]