Mau Balik Ke Zaman Sekolah Bagus Cuma Untuk Orang Berduit...

Moratorium atau penundaan pelaksanaan ujian nasional digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy. Namun Istana keberatan.

"Ya, hasilnya, usulan moratorium itu tidak disetujui, disuruh kaji ulang," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres.

Kalla mengatakan, untuk meningkatkan mutu pendidikan ser­ta pemerataan kualitas pendidi­kan, dibutuhkan banyak upaya. Pelaksanaan ujian nasional, meru­pakan salah satu upaya memerata­kan kualitas pendidikan nasional. "Kalau tanpa itu, bagaimana car­anya?" kata Kalla.

Kalla menambahkan, bukan hanya Indonesia saja yang masih menerap­kan sistem ujian nasional, negara-negara lain di Asia juga.

Wapres mengamini pelaksanaan Ujian Nasional perlu dievaluasi, agar tercapai hasil maksimal. "ASEAN semua (ujian), China, India, Korea semua UN dengan ketat. Tanpa UN, semangat anak belajar berkurang. Jadi usulan moratorium tak diterima, tapi dikaji lagi memperbaiki mutu­nya," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Muhadjir Effendy mengajukan usulan moratorium ujian nasionl kepada Presiden.

Menurutnya, moratorium dilakukan untuk memenuhi putusan Mahkamah Agung pada 2009. Putusan ini memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2007.

Nah, kabar penghapusan ujian nasional sudah terlanjur menyebar ke masyarakat, karena Menteri Muhadjir sudah menyampaikannya kepada media massa.

Namun keinginannya ditolak Istana.

Mengetahui usulan moratorium ujian nasional ditolak Istana, neti­zen kembali bersuara di lini masa Twitter.

Misalnya, akun @BBHesti mengatakan, pelaksanaan ujian nasional hanya rutinitas tahunan yang berorientasi proyek.

"UN pekerjaan rutin tahunan yang diproyekkan, diskriminatif terhadap guru dan prodi yang tidak di UN-kan, pasung otonomi sekolah dan daerah," cuitnya.

Akun @mahisa_raja menegas­kan, penyelenggaraan UN sama saja pemerintah mengubur masa depan generasi penerus bangsa. "Pemerintah mencelakakan dan mengubur masa depan bangsa," tulisnya.

Akun @hudattamini menyesalkan penolakan Istana moratorium UN, "Hapuskan saja. Dulu juga tidak ada. Buktinya kita bisa lebih baik dibanding anak-anak yang ikut UN."

Akun @tnd_tendy menuding, penolakan moratorium UN karena motif uang atau proyek. "Ujung-ujungnya nggak jauh dari duit. Anggaran UN kan gede bos hahaha," tudingnya.

Akun @Filsuf4 mengusulkan, pemerintah membuat sistmem pengganti UN. Sehingga, meskipun UN dihapus, para peserta didik tetap mendapatkan standar pendidikan seperti UN. "UN disinyalir banyak kebohongan. Bagusnya dibuat US (ujian sekolah, red), bobot soalnya tetap seperti UN," usulnya.

Namun, akun @AANGMANCHUNIAN menyoroti sikap pemerintah yang terkesan plin-plan. "Haha kemarin semangat, sekarang kendor. Pemerintah kok kayak gini ya?" celotehnya.

Sementara itu, beberapa netizen mendukung penolakan moratorium UN. "UN masih tetap ada. Harus itu," cuit akun @civic_novianti.

Akun @nhiezanizz beralasan, jika UN dihapus, siswa tidak semangat belajar, "Gue setuju nih, UN jangan dihapus.. Kalau dihapus semangat belajar makin nggak ada nanti."

Akun @divaimanita berkelakar, UN sebaiknya tidak hapus, "Masa lalu di hapus boleh, UN jangan.. Hahaha."

Akun @galuhdhika berpendapat, apabila UN dihapus, akan timbul masalah lain, "UN dihapus terus gimana standarisasi pendidikan nanti­nya? Mau balik zaman daftar seko­lah yang sediakan 'kursi khusus' untuk siswa berduit? #UN2017."

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra me­nyesalkan pembatalan moratorium ujian nasional oleh pemerintah.

Adil mengatakan, gagasan UN yang digagas Mendikbud Muhadjir Effendy seharusnya didukung oleh Presiden Jokowi.

Adil menjelaskan, sejak gagasan ini dilontarkan, Komisi X DPRsudah rapat bersaama beberapa pemerhati pendidikan seperti Persatuan Guru Republik Indonesia dan Persatuan Guru Seluruh Indonesia. Mereka setuju moratorium UN. ***