Eks Pimpinan KPK Sindir Pemprov Jakarta Di Acara Relawan Anies-Sandi

Tekad Bersama yang dimaksud bukan hanya berisi pesan anti korupsi, melainkan juga anti penggusuran yang tidak manusiawi, dan juga anti terhadap keterbelakangan.
 
Acara yang bertajuk "Netizen Gathering #4: Jakarta Bebas Korupsi?" itu berlangsung di Pendopo Relawan Relawan Anies-Sandi, Kebayoran Baru, tadi malam, Jumat (9/12). Demikian keterangan pers yang Pendopo Relawan Anies-Sandi yang diterima redaksi.

Dalam kesempatan berbicara, Adnan Pandu membuka prestasi Anies ketika memimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan membandingkannya dengan kinerja Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2015.

"Pada tahun 2015. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah pimpinan Anies Baswedan mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK, dengan 98 persen penyerapan anggaran. Hal ini berbeda jauh dari penyerapan APBD DKI Jakarta di tahun yang sama, dengan 30 persen penyerapan," jelas Pandu.
 
Setelah pemaparan mengenai dasar-dasar korupsi, para netizen diajak untuk memikirkan ide-ide gila yang  bisa diterapkan untuk memusnahkan korupsi. Hingga terpilih satu "ide gila" yaitu menanamkan chip di kepala para pemangku kepentingan yang bisa membaca pikiran dan hasrat atau niat untuk melakukan korupsi, yang nantinya akan terbaca oleh sistem, sehingga KPK bisa bekerja mencegah hal tersebut terjadi.
 
"Hanya Anies dan Sandi yang sampai saat ini berani menyatakan akan memerangi korupsi. Terutama Anies ini, bahkan dia mau memakai konsep-konsep Anti Korupsi dari KPK. Contohnya, ia membuat mata kuliah anti korupsi di Universitas Paramadina," kata Pandu.
 
Relawan Anies-Sandi sendiri berencana menggalang 3 juta tanda tangan Tekad Bersama anti korupsi, anti penggusuran dan anti keterbelakangan sebagai simbol gerakan warga untuk mengubah wajah Jakarta.

"Sehingga apa yang disampaikan Anies Sandi untuk Jakarta yang maju kotanya, bahagia warganya dapat tercapai," jelas Usamah, salah satu Relawan Jakarta Maju Bersama. [ald]