Hanura Tegaskan Wacana Munaslub Sikap Perorangan

Menurutnya, kesepakatan untuk tidak mengelar munaslub telah ditetapkan dalam rapat pleno yang dihadiri Ketua Umum Wiranto dan jajaran ketua DPD Hanura seluruh Indonesia pada 9 November lalu. Rapat pleno menyepakati untuk tidak menggelar munaslub dalam waktu dekat, serta memantapkan konsolidasi organisasi Hanura.

"Ya, insya Allah tidak (digelar munaslub), kecuali nanti ada perkembangan baru. Namun hal pertama yang harus dilakukan konsolidasi ke dalam untuk memperbaiki atau memantapkan roda organisasi ini," beber Chairuddin di kantor DPP Hanura, Jalan Tanjung Karang, Jakarta, Kamis (10/11).

Sebelumnya, wacana munaslub digulirkan oleh Wakil Ketua Dewan Penasihat DPP Hanura Djafar Badjeber. Dia menyebut bahwa partai harus segera menggelar munaslub agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan. Sebab sesuai aturan, jabatan pelaksana harian ketua umum hanya selama tiga bulan.

Menanggapi hal tersebut, Chairuddin menilai bahwa Djafar tidak mengerti aturan lantaran jarang hadir dalam rapat. Seharusnya, jika ada persoalan, Djafar beritikad baik menemui pengurus yang lain dan bukan bersuara di media massa atau menyurati Presiden Joko Widodo.

Sejauh ini, Chairuddin mengklaim semua pimpinan dan pengurus DPD Hanura menolak diadakannya munaslub. Sebab, para kader di daerah masih membutuhkan sosok Wiranto sebagai pimpinan sekaligus perekat partai dalam menyelesaikan segala persoalan.

"Mereka membutuhkan kehadiran Pak Wiranto ya, dan Pak Wiranto ini bukan hanya sekedar tokoh, dia adalah perekat kita. Perekat dalam arti yang membikin partai ini semua masalah bisa selesai," tegas Chairuddin. [wah]