Permintaan itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade merujuk pernyataan Wakil Presiden, Jusuf Kalla dalam menghadapi Aksi Bela Islam II, Jumat kemarin (4/11).
Saat menerima perwakilan pengunjuk rasa, JK menjanjikan kasus Ahok akan diproses secara cepat dan transparan. "Kesimpulannya ialah dalam hal (kasus) Saudara Ahok, kami akan tegakkan, laksanakan dengan hukum yang tegas dan cepat. Oleh Kapolri, dijanjikan selesai dalam dua minggu pelaksanaan yang cepat itu," kata Andre mengutip pernyataan JK.
Andre pun mengajak elemen masyarakat yang menggelar Aksi Bela Islam II untuk bersama-sama menjaga kesejukan dan kedamaian sebagaimana telah diimbau Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
"Mari kita tunggu itikad baik pemerintah dalam dua minggu ini, dengan sabar, dengan hati dingin, karena pemerintah akan menyelesaikan kasus Ahok secara cepat," jelasnya.
Andre juga mengajak, selama dua pekan ke depan, umat Islam dihimbau tetap menjaga ketertiban, kesejukan dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai terprovokasi oleh isu-isu liar terkait penistaan agama oleh Ahok sehingga menyebabkan keresahan.
"Dan kami mengimbau kepada pemerintah juga untuk tidak menuduh bahwa aksi 4 November itu ditunggangi aktor intelektual dan memperkeruh suasana. Karena pernyataan itu sangat melukai umat. Karena aksi 4 November murni aksi umat Islam yang prihatin karena hukum di Indonesia tumpul terhadap Ahok. Saatnya pemerintah menepati janjinya dan tidak main-main dengan umat Islam. Selesaikan kasus Ahok, setelah itu mari bersatu-padu membangun dan mensejahterakan masyarakat," ucapnya membeberkan.
Ditambahkan Andre, Komisi III DPR pada Senin lusa (7/11) berjanji akan memanggil Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk meminta penjelasan kasus Ahok. Diharapkan dari Parlemen akan didapat penjelasan secara detil penanganan Ahok.
"Kita dengarkan baik-baik penjelasan Kapolri, apakah hukum benar-benar ditegakkan dalam kasus Ahok atau tidak. Jangan sampai hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah," tukas dia, sambil menambahkan ini ujian bagi Pemerintahan Jokowi dalam menegakkan hukum yang adil.
[rus]
BERITA TERKAIT: