Tata Kelola Energi Belum Cerminkan Kedaulatan Bangsa

           
Akademisi Universitas Nasional (Unas) Ucuk Darusalam mengatakan, kedaulatan energi nasional merupakan syarat mutlak menuju negara yang maju sebagaimana amanat UUD 1945.

"Indonesia tidak akan pernah menjadi negara maju dan modern selama masih menerapkan tata kelola energi yang tidak membawa manfaat signifikan bagi kemajuan bangsa," ujarnya dalam diskusi bertajuk 'Mewujudkan Kedaulatan Energi Nasional Penguatan Peran Negara Berdaulat' yang diselenggarakan FISIP Unas di Jakarta, Jumat (30/9).

Menurut Ucuk, ketergantungan pada pengelolaan energi nasional dengan investasi asing dalam area minyak, gas, dan mineral. Serta kurang berperannya SKK Migas sebagai wakil negara untuk mewujudkan kedaulatan energi nasional memberikan dampak lemahnya fungsi negara dalam tata kelola energi nasional.

"Hal tersebut sangat kontradiktif dengan maksud UUD 1945 bahwa peran negara dalam penguasaan kekayaan alam mewajibkan penyelenggara negara untuk menguasai sepenuhnya, baik dari sisi teritorial, regulasi, kegiatan hulu dan hilir," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Senior Marketing Sucofindo Dradjat H. Djukahdi menyoroti penurunan produksi migas Indonesia yang kini rata-rata sebesar 783 ribu barel per hari. Sehingga, angka impor migas masih berkisar pada 350 ribu sampai 500 ribu barel per hari.

Penurunan produksi tersebut tidak hanya diakibatkan oleh penurunan aktivitas pengeboran sebagai dampak penurunan harga minyak dunia, namun juga karena semakin tuanya lapangan migas yang ada. Rendahnya aktivitas survey seismic juga menjadi salah satu penyebab rendahnya proven reserve.
‪
"Berdasarkan data SKK Migas sampai paruh pertama tahun ini, aktivitas survey seismic baru mencakup dua kegiatan. Padahal dalam dokumen rencana kerja KKKS ditargetkan mencapai 33 kegiatan. Survey non seismic juga terpuruk dari rencana sebesar 13 kegiatan, realisasinya hanya empat kegiatan," demikian Dradjat. [wah]