Hal itu disampaikan Giwo Rubianto pada panel diskusi "Peranan Perempuan Dalam Usaha Kecil dan Menengah" di sela-sela Sidang Komisi Status Perempuan ke-60 di Markas Besar PBB, New York, 16 Maret 2016.
Pemajuan kewirausahaan perempuan atau "womanpreneurship" melalui UKM yang didukung oleh Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, menjadi konsep utama yang didukung di dalam pertemuan ini. Untuk itu, segenap pemangku kepentingan diimbau untuk bekerja sama secara sinergis untuk membangun kapasitas womanpreneurs.
Pertemuan ini diprakarsa Kowani yang dimaksudkan sebagai sarana pertukaran pikiran di antara segenap pemangku kepentingan berbagai belahan dunia, untuk mengidentifikasi langkah-langkah bersama dalam rangka memajukan kesejahteraan perempuan di bawah kerangka pembangunan berkelanjutan.
Panelis terdiri dari ketua umum Kowani, Direksi International Congress of Women, Presdir PT Mustika Ratu dan wakil dari PBB, dan dihadiri oleh wakil-wakil pemerintah negara-negara anggota PBB, serta berbagai organisasi masyarakat madani internasional yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan.
CSW merupakan forum utama antar pemerintah di PBB bagi upaya pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. CSW ke-60 yang bertemakan pemberdayaan perempuan dan kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan.
Sementara itu, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi sesaat lalu (Kamis, 17/3), Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana S. Yembise saat membuka panel diskusi menyebut bahwa aspek ekonomi dari pemberdayaan perempuan, khususnya melalui pemajuan usaha kecil dan menengah (UKM), perlu mendapatkan perhatian lebih khusus dari masyarakat internasional.
Dalam kaitan ini, kerja sama internasional perlu ditingkatkan untuk memperluas akses perempuan terhadap kesejahteraan dan hak-hak ekonomi lainnya. Disebut juga bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan teramat penting dalam pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (people-centered sustainable development).
[dem]
BERITA TERKAIT: