Walhi: Kereta Cepat Skandal Baru Dalam Pengadaan Infrastruktur

"Ini skandal baru dalam pengadaan infrastruktur. Darerah ditekan, lingkungan dirusak, rakyat dijual," kata Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat, Dadan Ramdan, dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (23/1).

Dari survei kecil-kecilnya yang dilakukannya sendiri, Dadan mengklaim warga yang dilewati proyek ini sebetulnya tidak membutuhkan kereta cepat dari Jakarta dan menuju Jakarta. Untuk jarak Jakarta-Bandung dapat dijalani dengan moda transportasi yang sudah ada, misalnya kereta biasa, bus atau kendaraan travel.
 
"Warga Bandung tidak butuh, warga Purwakarta tidak butuh, Karawang tidak butuh, warga di Jakarta juga tidak butuh," jelasnya.

Dia tegaskan, Perpes nomor 107 tahun 2015 yang terbit bulan Oktober sangat dipaksakan dan menabrak peraturan lainnya. Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dalam rencana kegiatan pembangunan jalan kereta cepat Jakarta-Bandung pun sangat dipaksakan. Begitu juga penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

"Beda pulau Jawa dengan Beijing, Tokyo atau Paris. Kita punya unsur geologi yang sangat rentan, bayangkan terowongan diterobos dengan kecepatan 150 km per jam, hanya 30 menit sampai di Bandung, apa yang terjadi dari aspek geologi?" ucapnya.

Dia juga mengkritik pembangunan kereta cepat yang terburu-buru di tengah defisit kawasan lindung di Jabar saat ini. Hutan lindung terus berkurang karena pembangunan infrastruktur dipermudah dan dihalalkan dengan segala cara. [ald]