Acara presiden mengecek kapal KM Camara Nusantara 1 itu tidak melibatkan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, Richard Joost Lino. Bos pelabuhan itu malah dihadang oleh Paspampres agar tidak mendekati lokasi konferensi pers presiden dan para menteri.
Bagi Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M. Massardi, tidak dilibatkannya RJ Lino sebagai "tuan rumah" dalam acara itu adalah sinyal jelas untuk Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno.
Dikatakan Adhie, sebetulnya Presiden Jokowi bukan tipe pemimpin yang cuek atau meremehkan orang lain, apalagi setingkat Dirut Pelindo II pengelola Tanjung Priok.
"Jadi kalau faktanya RJ Lino tidak dilibatkan atau dimarjinalkan dalam acara ini, itu sudah merupakan peringatan keras bagi Menteri BUMN untuk segera memberhentikannya," kata Adhie Massardi.
Mantan Jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid itu mengatakan, penghadangan terhadap RJ Lino pasti bukan kecelakaan protokoler. Pengecekan berulang terhadap siapa saja yang diundang lazim dalam tiap kegiatan presiden.
"Jadi ketidakberadaan RJ Lino dalam acara ini sudah merupakan bagian dari acara kepresidenan. Sebagai orang yang pernah berada di ring satu presiden, saya paham betul soal siynal ini,†katanya.
Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Zaldy Ilham Masita, pun meminta Menteri BUMN segera menggantikan RJ Lino di tahun 2015 ini agar kasusnya tidak berlarut sampai 2016. Apalagi kasus PT Pelindo II di Bareskrim Mabes Polri terus berlanjut sampai saat ini dan Lino sudah diperiksa berkali-kali. Di samping itu, kasus "Papa Minta Saham" membuat kasus‎ Pelindo II tenggelam.
"Kami harapkan pansus segera memberikan hasilnya mengenai Pelindo II. Kasus yang lebih besar dari JICT yaitu New Priok harus segera dibuka dan jangan sampai kasus Pelindo II ditutup sebagai kompromi politik yang sekarang lagi gaduh,†katanya.
Sementara, Pansus Pelindo II DPR RI dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah menemukan pelanggaran UU oleh RJ Lino. Bahkan temuan ini sama dengan keterangan Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli di Pansus Pelindo II bahwa sistem di Tanjung Priok tidak masuk akal dan terlihat konyol.
"Jadi Mohon maaf Pelindo mengaku pencetak laba yang paling besar, itu sama sekali enggak betul. Pelindo enggak masuk 20 paling tinggi di BUMN, kalah Rp 590 miliar dengan KAI, dengan Pegadaian Rp 1,8 triliun. Kok bisa sesumbar yang paling besar di Indonesia, ini penipuan paling besar," ujar Rizal Ramli.
[ald]