Jokowi Pecat Segera Menteri Neolib dan Tak Becus Kerja

Presiden Joko Widodo diharapkan untuk bertindak cepat dan tak ragu mengocok ulang komposisi Kabinet Kerja.

"Pergantian menteri kebutuhan mendesak. Presiden mesti menggunakan haknya secara penuh," ujar Wakil Sekjen Prodem Agung W Hadi kepada redaksi, Kamis (19/11).

Menteri yang harus dicopot, menurut Agung, adalah menteri yang berkarakter neolib, doyan membuat masalah ketimbang meyelesaikan masalah dan menteri yang kerjanya tidur siang di kantornya.

"Ada beberapa menteri yang Neolib sehingga ketika menjalankan programnya sangat bertolak belakang dengan visi Tri sakti dan Nawacita. Mereka antara lain Rini Soemarno (Menteri BUMN) dan Sudirman Said (Menteri ESDM). Kebijakan dua menteri ini banyak merugikan Negara dan kepentingan nasional dalam jangka panjang. Jokowi harus mencopot mereka," kata Agung.

Menteri yang peranannya strategis dan berhubungan langsung dengan kepentingan rakyat tapi tidak bisa berbuat apa-apa juga harus jaid perhatian Jokowi. Mereka, dalam hemat Agung, antara lain Menteri UKM dan Koperasi Puspayoga, Menteri Desa Marwan Jafar dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri.

"Presiden Jokowi juga harus mencopot nama-nama ini," sambung Agung.

Menurut Agung menteri-menteri kualitas KW 2 dan tidak memahami Tri sakti dan Nawacita sebagai "GBHN" nya pemerintahan Jokowi akibat kompromi dalam penyusunan kabinet tahun lalu. Jokowi harus kompromi dengan berbagai kepentingan politik seperti Jusuf Kalla, Surya paloh dan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat.

Dalam hemat Agung, Presiden Jokowi harus memilih pengganti mereka dengan figur-figur yang punya ideologi dan keberpihakan kepada rakyat serta kepentingangan nasional. Menteri baru yang dipilih juga harus memiliki kompetensi dan leadership.

Jokowi, katanya, harus memastikan menteri-menterinya adalah "The All President Man". Artinya Jokowi yang harus memilih menterinya sendiri dan dapat dipastikan mereka loyal dengan Trisakti dan Nawacita.

"Kepala BIN Sutiyoso juga harus diganti karena gagal mendeteksi dan melakukan pencegahan terhadap konflik SARA di masyarakat. Konflik SARA membahayakan Negara," masih kata Agung.[dem]