Rakyat Belum Menikmati Kinerja Sudirman Said

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ade-mulyana-1'>ADE MULYANA</a>
LAPORAN: ADE MULYANA
  • Jumat, 20 November 2015, 00:23 WIB
Rakyat Belum Menikmati Kinerja Sudirman Said
sudirman said/net
rmol news logo Publik mempertanyakan tindak tanduk Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said belakangan ini. Sejauh ini ada yang menganggap Sudirman bukanlah 'pahlawan' dan bahkan hanya menjadi beban pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Bagaikan pendekar dewa mabuk, Sudirman Said melabrak pihak-pihak yang dianggapnya pencari rente. Namun, apakah kebijakan Sudirman Said sudah menguntungkan rakyat Indonesia? Apakah berimbas kepada rakyat? Menurut saya rakyat tidak dapat apa-apa," kata Sekjen Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Sya'roni kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (19/11).

Dia mencontohkan kebijakan Sudirman Said yang tidak menguntungkan rakyat Indonesia antara lain membubarkan Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) dan menghidupkan Integrated Supply Chain (ISC), dua kali mengizinkan Freeport mengekspor kondensat padahal belum membangun smelter, mempercepat pembahasan perpanjangan kontrak kepada Freeport padahal semestinya baru dibahas pada 2019.

Dalam kasus pembubaran Petral, sebut Sya'roni, Sudirman Said mengatakan dengan ISC diharapkan Pertamina mendapatkan harga minyak yang terbaik. Tapi kenyatannya, meskipun harga minyak dunia terus menurun, rakyat masih dipaksa menerima harga yang BBM yang tinggi.

"Jadi, hingga sekarang rakyat belum menikmati hasil kinerja Sudirman Said. Dia bisanya hanya memproduksi hal-hal yang sifatnya bombastis namun gagal memberikan efek kesejahteraan kepada rakyat," imbuh Sya'roni.

Karena itu pula, manuver Sudirman Said membeberkan pertemuan Setya Novanto dengan petinggi Freeport, menurut Sya'roni, bisa jadi lebih didasari perasaan ketakutan "lahannya" diserobot orang. Bukan untuk membela kepentingan bangsa Indonesia sebagaimana yang digembar-gemborkannya selama ini.

"Kalau mau dianggap pahlawan, Sudirman Said semestinya membuka poin-poin negosiasi dengan Freeport. Sejauhmana negosiasinya itu akan menguntungkan rakyat. Kalau serba tertutup begini dikhawatirkan akan terjadi deal-deal tertentu yang tidak menguntungkan rakyat Indonesia," demikian Sya'roni.[dem]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA