"Padahal yang terjadi adalah sebuah desain kongkalikong untuk saling menyetujui dalam meloloskan ambisi masing-masing. ‎ Pemerintah berambisi memangkas subsidi untuk rakyat, sementara DPR berambisi membangun gedung baru," ujar Ketua Presidium ‎Pergerakan Aktivis Untuk Reformasi dan Demokrasi (Prodem)‎, Andrianto, kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (3/11).
‎Bukti kongkalikong, sebut Andrianto, subsidi energi dalam APBN 2016 dipangkas hingga 14 persen dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 138 triliun menjadi Rp 121 triliun.‎ Akibatnya, PLN berencana menghapus pelanggan listrik bersubsidi hingga 23 juta pelanggan. ‎
Namun untuk DPR, kata Andrianto, pemerintah malah "menghadiahi" anggaran pembangunan gedung baru sebesar Rp 700 miliar.‎
"Janji pemerintah mengalokasikan subsidi energi untuk pembangunan infrastruktur juga tidak terealisasi. Anggaran untuk infrastruktur hanya Rp 313 triliun atau hanya naik 8 persen dibandingkan anggaran tahun lalu. Janji pemerintah untuk menaikkan anggaran infrastruktur dalam jumlah besar terbukti hanya bohong belaka," imbuh Andrianto.
‎Untuk itu Andrianto menyatakan Prodem menolak APBN 2016 dan mendesak dilakukan revisi‎, sehingga keuangan Negara benar-benar dialokasikan untuk rakyat kecil.
‎"Perlu dana yang lebih besar untuk program kerakyatan," tukas Andrianto.
[dem]
BERITA TERKAIT: