Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Ali Mahsun mengatakan, soal PKL yang menderita di negerinya sendiri, diperlakukan diskriminatif, intimidatif, digusur dan diusir semena-mena tidak berperikemanusiaan di saat mereka kail rezeki halal menafkahi dan biayai sekolah keluarganya, dalam pertemuan itu sama sekali tidak disinggung.
"Apalagi pengianyaan brutal dan tak beradab terhadap PKL Monas. Praktek ijon dan panjangnya rantai distribusi barang juta tak disinggung oleh Jokowi," papar Ali.
Menurutnya, kalau hanya promosi penurunan bunga KUR dari 23 persen menjadi 12 persen per tahun, hal itu bukanlah hal substansional. Pasalnya, tetap saja PKL tak bisa akses KUR kalau tak miliki jamiman.
"PKL tetap dicekik rentenir. Lagi-lagi PKL jadi korban untuk pencitraan belaka," terang Ali.
Ia menjelaskan, APKLI sangat kecewa Jokowi manfaatkan PKL untuk mendongkrak pencitraan untuk alihkan isu kegagalan pemerintah Jokowi-JK atasi makin terpuruknya ekonomi Indonesia.
[wid]
BERITA TERKAIT: