Jokowi Sebaiknya Copot Suharso Monoarfa

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ade-mulyana-1'>ADE MULYANA</a>
LAPORAN: ADE MULYANA
  • Rabu, 19 Agustus 2015, 17:07 WIB
Jokowi Sebaiknya Copot Suharso Monoarfa
Syafril sofjan/net
rmol news logo Posisi Suharso Monoarfa sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) harus dievaluasi. Koordinator Gerakan Mahasiswa 77-78‎, Sjafril Sjofyan menyarankan Presiden Jokowi segera mencopot Suharso.

"Sebagai Wantimpres Suharso Monoarfa tidak sepatutnya memberikan komentar secara pribadi. Dia harus bersikap sebagai negarawan yang topuksinya memberikan pertimbangan kelembagaan wantimpres langsung kepada presiden," papar Syafril kepada Kantor Berita Politik RMOL, baru-baru ini.

Menurut Syafril yang juga Ketua Dewan Pakar Alumni IKA ITT-STTT‎, pernyataan Suharso mengenai sikap Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli yang memerintahkan untuk meninjau ulang rencana pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt‎ tidak mencerminkan posisinya sebagai anggota Wantimpres.

‎Syafril menduga ada kepentingan Suharso yang juga politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ikut terganggu dengan gagasan Rizal Ramli, sampai-sampai sibuk membuat pernyataan yang bersifat pribadi.‎

"Jika ikut-ikutan bermain sebagai pelaksana, bisa dicurigai Suharso punya kepentingan pribad  atau setidak-tidaknya ada kepentingan bisnisnya yang terganggu," tukas Syafril.

‎Informasi yang dihimpun Kantor Berita Politik RMOL dari sejumlah media, Suharso sebelumnya menyatakan bahwa proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt bukan proyek pribadi Wapres Jusuf Kalla.

Menurut dia, proyek berbiaya Rp 512 triliun‎ itu dicanangkan karena elektrifikasi kita rendah.

‎Suharso menyatakan hal itu menanggapi pernyataan Rizal Ramli yang berencana memerintahkanMenteri ESDM Sudirman Said bersama dengan Dewan Energi Nasional untuk melakukan evaluasi ulang program pembangkit listrik 35.000 megawatt karena menurutnyasulit dicapai sesuai target selesai pada 2019. Menurutnya proyek tersebut hanyalah ambisi JK karena gagal dikerjakan saat menjabat Wapresnya SBY.‎

Menurut Rizal program ini tidak masuk akal terlebih masih ada tambahan sisa target pembangunan pembangkit listrik di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebanyak 7.000 megawatt sehingga total mencapai 42.000 megawatt.‎

"Target 35.000 megawatt‎, plus sisa target zaman Pak SBY 7.000 MW sehingga total 42.000 mmegawatt‎ itu sulit dicapai dalam lima tahun," kata Rizal seusai serah terima jabatan di BPPT, Jakarta, Kamis (13/8).

Kementerian ESDM telah menetapkan 109 proyek dalam program tersebut dengan rincian daya total mencapai 36.585 megawaatt‎, terdiri atas 74 proyek berkapasitas 25.904 megawatt ‎yang dikerjakan pengembang listrik swasta (independent power producers/IPP) dan sisa 35 proyek berdaya 10.681 megawatt ‎dikerjakan PT PLN (Persero).

Ada pun total kebutuhan investasi proyek tersebut diperkirakan mencapai Rp1.127 triliun, terdiri atas Rp 512 triliun untuk proyek yang dikerjakan PLN dan Rp 615 triliun dikerjakan swasta.[dem]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA