Menurut Yunarto, dalam sebuah konstalasi politik yang berubah-ubah jaringan alumni dari universitas tertentu bisa saja masuk untuk menguasai lingkaran pemerintah. Namun hal tersebut dianggap baik dibandingkan hanya satu akademisi dari jaringan universitas tertentu yang masuk di lingkaran istana
"Sekarang dianggap jaringan Universitas Gajah Mada masuk. Walaupun jaringan FISIP Universitas Indonesia keluar tapi dari FE Universitas Indonesia kan masuk," ungkap Yunarto saat ditemui di Gedung Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/4).
Lebih jauh Yunarto menilai, tersisihnya para akademisi bukan berarti tidak memiliki kapabilitas dalam mengemban jabatan menteri. Yunarto mencontohkan, Bambang Brodjonegoro, menteri Keuangan dari akademisi tetap bertahan dalam kabinet kerja Joko Widodo. Hal itu membuktikan, kinerja Bambang dalam mengurusi ekonomi masih diperlukan.
Meski demikian, hal tersebut akan sulit jika pemerintah tetap memberikan imunitas bagi menteri yang berasal dari partai politik pengusung pemerintah.
"Seperti Sri Mulyani itu, dia bukan tidak berhasil tapi karena kalah dalam pertarungan politik akhirnya disingkirkan," ujar Yunarto.
Lebih lanjut Yunarto menjelaskan jika pemerintah konsisten mengevaluasi kinerja para menteri, tak menutup kemungkinan menteri yang memiliki imunitas dari partai politik akan tersisih juga
"Perombakan di tahun pertama pemerintahan hanya untuk mempertahankan keseimbangan politik, karena presiden berhutang budi terhadap partai pengusung. Di reshuffle kedua dan ketiga bisa saja kader politik akan terpental, kalau presiden betul-betul menjalankan evaluasi kinerja para menterinya," pungkas Yunarto.
[dem]
BERITA TERKAIT: