Misbakhun: Jangan Sampai Darmin Jadi Beban Kabinet Jokowi

Hal senada juga diungkapkan politisi Partai Golkar M. Misbakhun. Menurutnya, sosok Darmin Nasution tidak memiliki dua sifat itu.

"Setahu saya saat menjadi Dirjen Pajak, Darmin Nasution adalah orang yang tanda tangan Surat Keputusan Keberatan PT. Surya Alam Tunggal (PT.SAT) terkait kasus Mafia Pajak Gayus Tambunan," ujarnya saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu (Rabu, 12/8).

Dijabarkan Misbakhun bahwa dalam kasus PT. SAT tersebut semua sudah di hukum dan punya kekuatan hukum tetap, mulai dari Gayus Tambunan sendiri sampai atasannya. Hanya Darmin Nasution saja yang tidak terkena dalam kasus tersebut.

"Dalam kasus tersebut kenapa Darmin Nasution sebagai orang yang tanda tangan SK Keberatannya malah lolos dari kasus tersebut?" tanyanya.

Tidak hanya itu, ada banyak lagi permasalahan Darmin Nasution saat menjadi Dirjen Pajak. Seperti dugaan pelanggaran prosedur mengenai dikabulkannya kasus Keberatan PT. Halliburton Indonesia. Padahal keberatannya sudah pernah ditolak oleh Dirjen Pajak sebelumnya.

"Tetapi oleh Darmin Nasution malah dikabulkan. Hal-hal seperti ini seharusnya Presiden Jokowi menjadi perhatian karena permasalahan pajak ini termasuk lingkup Menko Perekonomian, jangan sampai saat menjabat Menko, malah Darmin memainkan kekuasaannya melakukan intervensi terhadap kasus-kasus pajak," sambung anggota Komisi XI itu.

"Jangan sampai juga figur seperti Darmin Nasution menjadi beban bagi Kabinet Kerja karena permasalahannya di masa lalu," tandasnya. [rus]