PPP: Jangan Bunuh Kedaulatan Muktamirin

Sesuai AD/ART Nahdlatul Ulama, muktamar merupakan forum tertinggi kedaulatan anggota. Oleh karenanya, konsep pemilihan pimpinan PBNU, baik Rais Am maupun ketua umum Tanfidziyah, hendaknya didasarkan atas aspirasi mayoritas muktamirin.

Demikian disampaikan Ketua Umum PPP, M. Romahurmuziy dalam pesan elektroniknya yang dipancarluaskan, Sabtu (1/7).

"Pemaksaan konsep tertentu, aapakah ahlul halli wal aqdi (ahwa) atau lainnya, hanya akan menjauhkan muktamar dari semangat kedaulatan muktamirin," ujar Romy.

Sebagai partai politik yang dilahirkan antara lain oleh NU, kata Romy, partainya berharap pimpinan PBNU ke depan adalah figur yang mampu berdiri di atas dan untuk semua golongan. Khittah NU 1926 yang ditegaskan dalam Muktamar NU di Situbondo (1984) dan Lirboyo (2009) harus teguh dijadikan pedoman, utk tdk membuat NU turun pangkat menjadi milik golongan atau kekuatan politik tertentu.

"Dengan besaran jumlah pengikut dan moderasinya, NU tidak sepatutnya direduksi menjadi hanya alat, bahkan 'onderbouw' kekuatan politik atau golongan tertentu. Pemimpin NU ke depan harus mampu meletakkan dirinya imparsial dalam menjawab tantangan global, bukan mereduksi diri pada kepentingan primordial, taktis bahkan partisan," paparnya.

"NU ke depan, adalah NU yg mengayomi seluruh agama, seluruh ormas Islam, seluruh partai politik, seluruh lembaga negara, seluruh lapisan sosial masyarakat, seluruh bangsa Indonesia dan seluruh dunia," tukas Romy.[dem]