Demikian disampaikan oleh pengamat kebijakan publik Agus Pambagio saat diskusi Front Page bertema 'Siapa Hambat Program Pembangunan Jokowi' di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (14/6).
"Karena fungsi menteri koordinato perekonomian belum aktif berperan, wapres juga tidak seaktif zaman SBY, maka menteri banyak yang gagap, tidak bisa bergerak cepat di dalam konsolidasi birokrasi," kata dia.
Menurut Agus, sebetulnya 24 kementerian sudah memiliki landasan keputusan presiden yang bisa mencairkan anggarannya. Tapi sayangnya masih banyak kementerian yang masih belum selesai mengangkat atau memilih pejabat eselon I yang menjadi kunci anggaran kementerian.
"Sebetulnya pengakuan Kementerian PANRB sudah keluarkan susunan organisasi kementerian ke presiden, cuma ini nyangkut di administrasi negara. Kenapa perpres eslon I belum keluar?" tanya Agus.
Selain itu, lanjut Agus, pemilihan pejabat eselon I yang lamab karena menteri-menteri tidak memiliki background birokrat. "Menteri ini gagap, sayangnya mereka tidak proaktif, fungsi menteri koordinator tidak jalan," kata Agus.
Agus juga menambahkan program lambannya pencairan anggaran kementerian karena banyak yang dibintangi oleh kementerian keuangan karena belum ada kesepakatan. Akhirnya, kementerian yang dibintangi harus berurusan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Ini sebentar lagi puasa, perlu percepatan. Menteri kooridnator dan wapres harus proaktif bantu presiden Jokowi," demikian Agus.
[rus]
BERITA TERKAIT: