"Saya sependapat dan mendukung perlu dilakukannya reformasi lembaga PBB dan membentuk arsitektur global yang baru," sebut politisi Golkar ini kepada redaksi sesaat lalu.
Hal ini, kata Agung, penting dilakukan untuk terwujudnya keadilan dan perdamaian diantara sesama warga bangsa dan negara di dunia.
"Pidato ini sejalan salah satu tujuan nasional bangsa dan negara Indonesia, yakni ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan negara masing-masing, perdamaian abdi yang dicita-citakan, dan keadilan sosial yang dikehendaki seluruh warga bangsa dan negara," ujar ketua DPP Golkar hasil Munas Ancol ini.
Untuk itulah, lanjut Agung, tidak boleh ada suatu bangsa atau negara yang telah berjuang memerdekakan dirinya dan telah terpenuhi syarat-syarat berdirinya suatu negara, tidak diakui, dan oleh karenanya dia berhak atas perdamaian dunia dan keadilan sosial dalam kancah pergaulan dan hubungan internasional di seluruh aspek kehidupan politik, ekonomi, sosbud, pertahanan dan keamanan.
Sebelumnya Presiden Jokowi mendesak reformasi PBB agar berfungsi secara optimal sebagai badan dunia yang mengutamakan keadilan dunia bagi semua bangsa. Selain itu, Jokowi juga mengkritisi keberadaan Bank Dunia, International Monetary Fund (IMF) dan Asian Development Bank (ADB). Menurutnya, lembaga moneter Internasional itu sudah tak bisa lagi dijadikan satu-satunya penyelesaian masalah keuangan bagi negara-negara dunia.
"Pandangan yang mengatakan bahwa persoalan ekonomi dunia hanya bisa diselesaikan oleh Bank Dunia, IMF dan ADB adalah pandangan usang yang perlu dibuang," tandas Jokowi yang disambut tepuk tangan meriah para hadirin.
[rus]
. Anggota Komisi I DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa mengapresiasi pidato Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Peringatan 60 Tahun Konfrensi Asia Afrika (KAA) di JCC, Jakarta (Rabu pagi, 23/4). 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: