Begitu antara lain hasil jejak pendapat yang dilakukan Indonesia Development Monitoring. "Akhirnya publik menilai bahwa islah KMP dan KIH adalah merupakan sarana untuk memuluskan para penjual negara," papar Direktur Eksekutive IDM, Iswan Abdullah, kepada redaksi (Minggu, 16/11).
Selain itu, katanya, publik juga menilai campur tangan asing dan cukong-cukongnya elit politiknya KMP ikut menekan agar KIH diakomodasi untuk posisi pimpinan alat kelengkapan DPR.
"Ini mengambarkan bahwa kepentingan asing sangatlah kuat untuk melahirkan UU yang memudahkan asing menguasai sektor sektor ekonomi penting seperti tambang, migas dan kekayaan maritim Indonesia," sambung dia.
Dia mencontohkan, publik menganggap gencarnya Sekjen Golkar Idrus Marham memprakarsai agar KIH diakomodir di alat kelengkapan dewan adalah untuk mengamankan kepentingan pribadi Aburizal Bakrie agar kompensasi korban Lumpur Lapindo bisa dianggarkan di APBN.
Menurut Iswan, publik menilai keaktifan Golkar dan PAN untuk mengakomodir KIH sebagai tanda kuat Gerindra dan PKS akan ditinggalkan. Hal ini bisa dibuktikan dari political behaviour chemistry para elit Golkar dan PAN yang tidak akan pernah berani berseberangan dengan pemerintah dan memiliki karakter berkhianat.
"Contoh saja, Gus Dur dan Mega mereka khianati. Jadi Islah KMP dan KIH adalah kemenangan kelompok penjual negara," demikian Iswan.
[dem]
BERITA TERKAIT: