KAMMI: Kenaikan Harga BBM Adalah Kompromi Pemerintah dengan Asing

"KAMMI membaca muara dari kenaikan harga BBM adalah kompromi Jokowi atau JK dengan pengusaha migas asing yang ingin menguasai bisnis hilir seperti SPBU," kata Wasekjen PP KAMMI Arif Susanto dalam keterangannya kepada redaksi, Jumat (7/11).

Arif menambahkan, SPBU asing saat ini sudah bersiap menyerbu bisnis hilir. Dirinya khawatir mereka sudah berhasil melobi pemerintah untuk tunduk pada kepentingan asing yang ingin menguasai pasar hilir nasional dengan mencabut subsidi BBM secara membabi buta.

"Bila Jokowi dan JK komitmen pada kepentingan bangsa dan rakyat, sebaiknya pemerintah mengubah cara pandang terhadap BBM yang bukan komoditas bisnis semata. BBM harus dipandang sebagai strategi ketahanan dan menjaga kedaulatan nasional yang harus dikelola dengan sangat cermat," ujarnya.

Ketua Bidang Kajian Publik PP KAMMI Romidi Karnawan juga menambahkan, seharusnya Jokowi-JK memperbaiki tata kelola BBM dan energi nasional dengan berorientasi pada ketahanan dan kedaulatan bangsa. (Baca: Alasan Menaikkan Harga BBM Mengada-ada).

"Pemerintah harusnya memperkuat Pertamina, PGN, dan BUMN energi lainnya demi visi ketahanan dan kedaulatan bangsa. Bukan malah sebaliknya, mempersilakan sektor hulu dan hilir diliberalisasi sehingga kita tak punya kedaulatan sama sekali atas minyak, gas, dan sumber-sumber energi lainnya," ujarnya.

"Itulah mengapa KAMMI dengan tegas menolak rencana kenaikan harga BBM yang hanya akan menyengsarakan rakyat serta merusak ketahanan dan kedulatan bangsa Indonesia. Dengan ini pula, kami menyerukan kepada seluruh kader KAMMI bersama elemen bangsa lainnya untuk menolak kenaikan harga BBM demi kesatuan dan kedaulatan NKRI yang kita cintai," tambah Romi. [rus]