Begitu dikatakan Wasekjend DPP Partai Hanura, Dimas Hermadiyansyah, dalam pesan elektroniknya kepada
RMOL (Minggu, 19/10). Isu spekulasi adanya upaya penggagalan pelantikan Jokowi muncul seiring terjadi persaingan politik yang panas pada saat pemilihan pimpinan DPR dan MPR antara Koalisi pendukung Jokowi dengan Koalisi pendukung Prabowo.
Meskipun Jokowi telah berhasil membuat suasana lebih kondusif dengan melakukan komunikasi politik kepada tokoh-tokoh lawan politik pada saat pilpres lalu, kata Dimas, namun kekhawatiran rakyat terhadap munculnya gangguan politik kepada Jokowi tetap ada.
"Karenanya sangat wajar jika para relawan dan rakyat menunjukkan kekuatan besarnya dengan bergerak secara antusias menyiapkan acara yang spektakuler untuk menyambut dan mengawal pelantikan Jokowi sebagai Presiden RI," papar dia.
Dikatakan Dimas, keterlibatan secara sukarela jutaan rakyat di berbagai daerah untuk merayakan pelantikan Jokowi-JK adalah sinyal dan pesan kuat bahwa Jokowi-JK pilihan rakyat.
"Jadi jangan ganggu Jokowi-JK. Biarkan Jokowi-JK bekerja untuk memperbaiki bangsa ini," imbuhnya.Â
"Jika ada yang mengganggu baik itu dari kekuatan politik manapun, maka sepertinya bukan hal yang mustahil people power akan bergerak membela Jokowi," sambung dia.
Lebih lanjut dikatakan Dimas, Partai Hanura sebagai salah satu partai pengusung Jokowi-JK bersyukur sampai saat ini rakyat terus konsisten mendukung Jokowi-JK untuk bekerja. Sebagai wujud rasa syukur tersebut maka kader-kader Hanura akan berbaur dengan rakyat, Senin (20/10) besok, untuk ikut berbagai acara yang disiapkan para relawan seperti syukuran, doa bersama, kirab budaya, pentas musik, pelepasan lampion dan lain-lain.
"Ini adalah acara rakyat terbesar sepanjang sejarah Indonesia dalam menyambut Presiden baru. Bahkan setahu kami ini akan dicatat oleh Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai syukuran rakyat terakbar untuk menyambut Presiden baru,"pungkasnya.
[dem]
Besarnya partisipasi rakyat menyambut pelantikan Jokowi-JK menjadi bukti kuatnya dukungan dan harapan rakyat pada pemerintahan mendatang. Hal ini sekaligus menjadi bagian langkah pengawalan rakyat atas kekhawatiran adanya gangguan politik dalam proses pelantikan. 
