Demikian diungkapkan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ini untuk menjawab keresahan sebagian masyarakat terkait posisi parlemen yang dikuasai oleh Koalisi Merah Putih (KMP), di ruang kerjanya, Gedung DKPP Jl MH Thamrin No 14 Jakarta Pusat, Rabu (8/10).
“Yang sekarang terjadi ini gejala divided government, ini tidak akan membuat pemerintahan hancur, Presiden RI disini kuat karena memiliki veto, dalam hal legislasi Presiden RI lebih kuat daripada Amerika, seandainya Presiden RI tidak setuju dengan RUU, Presiden bisa veto,†ujar Jimly.
Sebagaimana diketahui, dengan terpilihnya Pimpinan DPR RI dan MPR RI dari KMP, muncul spekulasi dari beberapa masyarakat bahwa pemerintahan kedepan akan collaps dan bukan mustahil apabila presiden terpilih nantinya akan dimakzulkan.
“Itu cuma prasangka saja, justru ini bagus untuk perkembangan demokrasi di Indonesia, jangan dianggap negatif,†kata Jimly.
Menurut Jimly, memang gejala politik seperti saat ini belum terbiasa di Indonesia, namun diperlukan perangkat-perangkat lain untuk saling menunjang, dilain waktu akan muncul solusi, sistem veto juga akan berjalan. Dalam hal ini, Jimly mencontohkan mengenai RUU Free Trade Zone yang telah disahkan DPR namun tidak diundangkan, karena tidak disetujui oleh Presiden. Diprediksi, dalam waktu lima tahun mendatang, bukan hal yang mustahil apabila Presiden terpilih akan melakukan hal serupa.
“Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ini justru malah bagus, biarlah fungsi Pemerintah, fungsi MPR, fungsi DPR bekerja dan berlomba-lomba untuk mengabdi kepada rakyat,†tandas Jimly dalam keterangan yang dikirim.
[rus]
. Mantan Ketua Mahkamah Konstitisi (MK) Prof Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bahwa posisi presiden Republik Indonesia sangatlah kuat, bahkan lebih kuat daripada Presiden Amerika Serikat. 
