Pusaka Trisakti: Pilkada Via DPRD Lahirkan Banyak Koruptor

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/yayan-sopyani-al-hadi-1'>YAYAN SOPYANI AL HADI</a>

LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Kamis, 25 September 2014, 15:22 WIB

Mekanisme Pemilihan kepala daerah melalui DPRD dinilai tak hanya merusak tatanan demokrasi, tapi juga menyebabkan tingginya angka tindak pidana korupsi.

BERITA TERKAIT:

Dalam keterangan tertulisnya, Ketua Umum Pusat Kajian Trisakti (Pusaka Trisakti), Rian Andi Soemarno menjelaskan, potensi korupsi dalam Pilkada via DPRD bisa melalui deal-deal politik antara calon pimpinan daerah dengan DPRD.

"Untuk memeroleh tiket sebagai pimpinan daerah, si calon pimpinan daerah itu tentunya harus ada deal terlebih dahulu dengan DPRD. Empiriknya kan sudah ada. Makanya, dibuat Pilkada langsung. Kok sekarang malah mau balik lagi ke sistem yang sudah rusak?" ujar Rian yang juga inisiator Relawan Indonesia Hebat.
Bahkan, Rian meyakinkan, jika pimpinan daerah yang terpilih melalui mekanisme voting di DPRD, maka konsekuensinya kepentingan para wakil rakyat yang akan lebih dikedepankan ketimbang rakyat.

"Intinya no free lunch lah (tidak ada makan siang gratis)," cetus Rian.[wid]