Hal itu disampaikan petinggi PDI Perjuangan, Mayjen (Purn) TB Hasanuddin, saat diwawancara
Rakyat Merdeka Online (Senin, 8/9), menanggapi teguran Presiden SBY dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam tentang adanya anggota Tim Transisi yang "terlalu gesit". Tanpa izin dan koordinasi, mereka berusaha bertemu dengan sejumlah menteri dan Dirut BUMN.
"Setahu saya, itu harus lewat koordinasi ketat. Tapi banyak juga yang berlaku seolah tim transisi. Lalu mencari data ke sana ke mari," kata TB Hasanuddin yang pada Pilpres lalu menjabat Anggota Tim Pemenangan Khusus Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Mantan Sekretaris Militer Presiden ini menyarankan anggota tim transisi mematuhi hasil pembicaraan Jokowi-SBY yang intinya mengizinkan koordinasi namun harus melalui arahan para menteri koordinator.
"Ini supaya berjalan baik, supaya tidak ada kesan tim transisi tidak terkendali. Jangan ada kesan niat baik ini seolah
ngebet, nafsu, terlalu bersemangat berkuasa. Saya kasihan sama Pak Jokowi dan Pak JK yang disalahkan," ujar TB Hasanuddin.
Mengenai siapa anggota Tim Transisi yang bersikap tanpa koordinasi itu, TB Hasanuddin mengaku tak mau menuding. Namun, ia sendiri mendengar langsung keluhan dari kalangan Istana Presiden tentang anggota Tim Transisi yang
nyelonong masuk ke Dirjen-Dirjen Kementerian.
Presiden SBY menegur Tim Transisi pemerintahan Joko Widodo-JK karena masuk ke tiap kementerian tanpa ada koordinasi. Konsep transisi, menurut SBY, tidak berarti membuat ada dua pemerintahan yang berlaku di masa peralihan kepemimpinan.
[ald]