Menurut anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Bambang Beathor Soerjadi, perubahan nama ini perlu dilakukan bersamaan dengan perubahan paradigma menyambut pemerintahan Joko WIdodo.
“Rumah Kabinet berbeda dengan Rumah Transisi yang kerjanya mungkin mentransisikan kabinet dari 34 menteri SBY cukup 27 saja. Atau menata beban program utang luar negeri dan modal asing atau membangun pola kerja antar kementerian,†ujar Beathor.
Menurut dia, yang paling penting dari dari Rumah Transisi adalah tidak memindahkan atau mengikutsertakan menteri di kabinet SBY ke dalam kabinet Jokowi.
“Rini dkk dari Rumah Transisi pun kurang berminat ikut Kabinet Indonesia Raya Jokowi-JK,†sambungnya.
Rumah Kabinet terdiri dari personil yang pantas menjadi menteri. Dengan sendirinya, jumlah personel Rumah Kabinet lebih banyak dari Rumah Transisi. Di dalamnya ada unsur kader parpol pendukung yang pernah di DPR, aktivis LSM, personel BUMD/ BUMN, mantan menteri Megawati, pensiunan TNI/ Polri/ PNS dan akademisi perguruan tinggi.
Dia menekankan agar anggota Rumah Kabinet adalah sosok yang bersih dan mampu berproduksi untuk kesejahteraan rakyat, serta memahami geopolitik kerja, memahami demografi target program kerja dan paham politik anggaran.
“Jokowi bilang dia tidak mau di kejar oleh yang minat jadi menteri. Tetapi dialah yang akan mengejar calon-calon menteri. Untuk itu pearan Rumah Kabinet adalah menampung CV dari peminat menteri. Metode kerjanya: kejarlah daku kau kutangkap,†masih kata Beathor.
“Tanpa Rumah Kabinet darimana Jokowi memperoleh kader rakyat yang bersih dan mau bekerja maksimal atau berproduksi?†tanya Beathor menutup pernyataannya.
[dem]
BERITA TERKAIT: