Kelompok aktivis 98 menekankan bahwa yang harus diwaspadai Jokowi adalah kehadiran kelompok neoliberalisme, atau dijuluki neolib, yang sudah terlanjur merengsek masuk ke ring-1 tim pemenangan dan penyusunan kabinet.
"Bagaimanapun mereka jauh lebih lihai masuki lingkaran Jokowi dengan jubah profesionalisme. Sadar tidak sadar mereka sudah masuki lingkaran Jokowi yang bungkusannya kepentingan rakyat," kata eksponen gerakan reformasi 98, Lukman Hakim, kepada
Rakyat Merdeka Online, Selasa (5/8).
Menurut dosen FISIP Universitas Moestopo itu, Jokowi tak akan bisa menerapkan nasionalisme dan pembangunan berbasis Trisakti ala Bung Karno, seperti yang dicita-citakannya, bila tetap menampung kekuatan liberalisme dalam pemerintahannya.
"Jokowi harus sadari, jauh berbeda antara kepentingan rakyat Indonesia dengan kepentingan neoliberal. Jangan bikin jauh panggang dari api," tegasnya.
Lukman menyebut beberapa tokoh neoliberalisme yang tak pantas duduk di pemerintahan Jokowi-JK.
"Contohnya, Anies Baswedan, Rini Suwandi, Chatib Basri, itu tokoh-tokoh anti nasionalisme yang berbungkus kerakyatan. Bagaimana bicara nasionalisme kalau ideologinya jauh beda dengan kepentingan nasional?" ungkapnya.
Sebaliknya, masih kata Lukman, Jokowi sebaiknya mempertimbangkan para tokoh dan aktivis nasionalis untuk masuk dalam pemerintahannya. Mereka jauh dari kegenitan panggung politik namun memahami bagaimana mengutamakan kepentingan nasional.
"Saya punya contoh tokoh-tokoh yang jadi anti tesis mereka, misalnya pakar politik Yudi Latif, mantan aktivis 77-78 Indro Tjahjono, mantan menteri era Gus Dur yaitu Rizal Ramli, aktivis 80-an Amarsyah, itu semua orang yang pro rakyat dan tidak genit politik," urainya .
[ald]
Calon presiden Joko Widodo menghadapi situasi internal yang pelik. Pertarungan kelompok-kelompok kepentingan di sekitarnya begitu sengit. 
