"Margin kemenangan Jokowi-JK itu kecil. Konsistensi ucapan penting. Jangan mencla-mencle," kicau politisi muda Partai Golkar, Indra Piliang, lewat akun twitternya @IndraJPiliang, Kamis (24/7).
Menurutnya, apa yang dijanjikan Jokowi-JK selama kampanye Pilpres tentang kabinet non-transaksional tidak boleh dibatalkan hanya untuk kepentingan jangka pendek.
Dia juga memastikan, kalau Golkar bergabung ke pemerintahan Jokowi-JK bukan berarti tidak akan ada niat menjatuhkan pemerintahan Jokowi-JK. Niat itu pasti terlaksana jika pemerintahan Jokowi ternyata korup dan penuh nepotisme.
Dia juga mengingatkan bahwa ada tiga sentra kekuatan yang sekarang berlaku yaitu DPR, Presiden dan Rakyat (opini publik). Yang terkuat diantaranya adalah opini publik. Dengan mengajak Golkar masuk pemerintahan, apalagi PKS, akan menurunkan kepercayaan rakyat kepada pemerintahan baru.
"Golkar kalau mau benar, tidak perlu merengek minta jatah menteri. Yang benar itu cari Capres 2019 untuk hadapi Jokowi. Itu yang benar," tegas mantan Ketua Dewan Pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan DPP Partai Golkar itu.
"Golkar jangan malu-maluin lagi. Pada 2009 tidak ikut menangkan SBY-Boediono, tapi dapat jatah menteri, lebih kecil dari PKS. Mau gitu terus? Kalau ada kader Golkar yang jadi menteri, non aktifkan dari jabatan pengurus.
Fair dikitlah, partai tua kok ngekor terus?" ungkap Indra yang mundur dari jabatan di DPP Golkar demi mendukung Jokowi-JK.
[ald]
Partai Golkar seharusya dibiarkan menjadi oposisi, alias tak perlu dilibatkan dalam kabinet Jokowi-JK 2014-2019. Jokowi-JK sebaiknya tidak membiarkan kepercayaan publik turun karena membatalkan "koalisi ramping". 
