"Sikap mendukung kemerdekaan bangsa Palestina tersebut, selain mempertegas pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif, juga dimaksudkan untuk mengkritik ambivalensi sikap Presiden SBY yang mengatakan punya sikap dan prinsip politik luar negeri one thousand friends and zero enemy," kata Anggota Tim Pemenangan Jokowi-JK, Ahmad Basarah, kepada
Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Selasa, 24/6).
Sikap pemerintahan SBY tersebut, kata dia, tidak mencerminkan maksud Pembukaan UUD 1945 yang mengatakan bahwa 'penjajahan di atas dunia harus dihapuskan'. Sebab frasa dalam pembukaan UUD 1945 tersebut mewajibkan Indonesia untuk bersikap aktif termasuk ikut membela negara-negara yang dijajah oleh negara lainnya.
Hal tersebut juga, lanjutnya, telah dipraktekkan Presiden Soekarno melalui suatu penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung. Jadi, kata dia, bila ingin mendukung kemerdekaan bangsa Palestina tapi tidak berani bersikap tegas terhadap pemerintah Israel yang menjajah tanah Palestina.
"Prinsip one thousand friends and zero enemy tidak bisa dipraktekkan dalam kasus membela bangsa Palestina," ungkapnya.
Dengan demikian, lanjut Basarah, sangatlah jelas bahwa Jokowi punya konsistensi dalam memahami politik luar negeri Indonesia sebagaimana maksud UUD 1945. Disamping itu, pernyataan Jokowi tersebut mencerminkan pula bahwa Jokowi memahami betul akan apa yang disebut Bung Karno dalam pidato 1 Juni sebagai Sila Internasionalisme, yang menegaskan bahwa kita memiliki Indonesia merdeka yang berada dalam lingkungan kekeluargaan bangsa-bangsa berdasar nilai-nilai kemanusiaan.
"Tidak hanya itu, Jokowi juga menunjukkan pembelaan terhadap Palestina sebagai wujud apa yang dikutip Bung Karno dari Gandhi bahwa My Nationalism is Humanity, dimana nasionalisme yang diinginkan adalah suatu nasionalisme yang mengorganisir bangsa-bangsa untuk hidup sederajat dan berdampingan dengann bangsa-bangsa lain. Suatu nasionalisme yang hidup dalam taman sarinya internasionalisme," demikian Basarah.
[rus]
BERITA TERKAIT: