Akademisi: Prabowo Subianto Potensial Berlaku Fasis

Kecenderungan ini muncul setelah dalam manifesto tersebut disebutkan bahwa pemerintah dan negara wajib mengatur kebebasan dalam menjalankan agama atau kepercayaan.

"Andaikan Prabowo terpilih menjadi presiden dalam pemilu 2014, kami khawatir bahwa apa yang jadi manifesto Gerindra akan diwujudkan dalam kehidupan nyata," ujar akademisi dari Universitas Indonesia, Ade Armando, dalam keterangan persnya "Gerakan Kebhinekaan untuk Pemilu Berkualitas", Selasa (29/4).

Ade juga menilai, manifesto Partai Gerindra bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama karena isinya menyebutkan bahwa negara dituntut untuk menjamin kemurnian agama yang diakui dari segala bentuk penistaan dan penyelewengan dari ajaran agama.

"Kalimat kemurnian agama ini mengingatkan kita pada negara-negara dengan konsep konservatif tertentu. Yang kami khawatirkan misalnya kelompok-kelompok seperti Syiah dan Ahmadiyah, mereka kan dinilai tidak murni lagi," ujarnya.

Isi manifesto perjuangan Partai Gerindra yang dimaksudnya terdapat di poin ke-11 bidang agama. Bunyinya antara lain, "Setiap orang berhak atas kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama/kepercayaan. Namun, pemerintah/negara wajib mengatur kebebasan di dalam menjalankan agama atau kepercayaan. Negara juga dituntut untuk menjamin kemurnian ajaran agama yang diakui oleh negara dari segala bentuk penistaan dan penyelewengan dari ajaran agama."

Dan selanjutnya, "Menyadari pentingnya agama dan kerukunan antar umat beragama, Partai Gerindra bersikap senantiasa menjamin kebebasan beragama, menjaga kemurnian ajaran agama, dan membina kerukunan antarumat beragama." [ald]