"Awas front diplomasi Papua. Tokoh terkemuka dan parlemen di sejumlah negara bergabung di suatu front Papua Barat," kata anggota Komisi I DPR RI, Helmy Fauzi kepada
Rakyat Merdeka Online, Selasa petang (17/12).
Dia mewanti-wanti, jangan sampai ada kesan pemerintah pusat memperlakukan beda antara Nanggroe Aceh Darussalam dengan Papua, yang sama-sama punya otonomi khusus.
"Misalnya, nanti ada pertanyaan, kenapa Aceh boleh pakai bendera lalu kami (Papua) tidak boleh pakai bendera?" ucap politisi PDI Perjuangan ini.
Ia mendengar kabar, pada akhir November lalu ada pertemuan dengan Organisasi Papua Merdeka di Port Moresby, Papua Nugini. Manuver-manuver demikian seharusnya langsung disikapi pemerintahan SBY dengan menangkalnya melalui diplomasi.
Menurut dia, yang dilakukan Pemerintahan SBY-Boediono sekarang cenderung meninggalkan persoalan besar mulai dari utang luar negeri yang membengkak, sampai persoalan Aceh dan Papua.
"Sepertinya SBY hanya memikirkan bagaimana dia dan keluarganya aman setelah tidak lagi menjabat, tapi meninggalkan banyak persoalan besar untuk pemerintahan selanjutnya," tandasnya.
[wid]
BERITA TERKAIT: