Demikian dijelaskan Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Desa, Budiman Sudjatmiko, ketika ditemui
Rakyat Merdeka Online di Kampus UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan, pada Kamis (12/12).
Budiman menjelaskan bahwa hasil rapat Pansus dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan yang digelar hingga Kamis dini hari tadi, menyepakati masalah anggaran desa dan masa jabatan kepala desa.
Dalam RUU Desa disepakati besaran anggaran 10 persen di luar dana transfer pemerintah bagi setiap desa. Sedangkan terkait masa jabatan kepala desa, disepakati bahwa kepala desa dapat menjabat sebanyak tiga kali.
Selain itu, Budiman menyebutkan bahwa pihaknya telah mengusulkan pada pemerintah agar ada menteri yang khusus menangani desa.
"Kita usulkan juga ada menteri yang khusus menangani desa," jelas politisi PDI Perjuangan ini.
Budiman menjelaskan bahwa fungsi penanganan desa dapat dibebankan pada kementerian yang sudah ada. Tapi ia juga menekankan perlu adanya menteri yang khusus menangani desa.
RUU yang telah disepakati tersebut, jelas Budiman, akan dibawa ke rapat paripurna pada 18 Desember mendatang.
[ald]
BERITA TERKAIT: