Hal itu ditegaskan Budiman ketika ditemui seusai acara bedah buku ‘Anak-Anak Revolusi’ di gedung FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Kamis, 12/12).
Dijelaskan Budiman, hasil rapat pansus dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan yang baru selesai Rabu kemarin sekitar pukul 2 dini hari telah menyepakati lokasi anggaran yang bersumber dari belanja pusat dalam APBN dengan mengefektifkan program pembangunan yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.
"Penjelasannya jadi dari anggaran satu tahun untuk daerah itu sekitar 500 triliun, nah 10 persen nya itu kan 50 triliun. Maka 50 triliun itu yang kemudian dialokasikan untuk desa. Tapi 50 triliun itu bukan diambil dari 500 triliun anggaran, melainkan tambahan," jelas Budiman.
Menurut Budiman, masalah anggaran untuk desa merupakan perdebatan antara DPR dan Pemerintah. Sementara masalah anggaran tersebut merupakan hambatan utama antara DPR dan Pemerintah yang membuat RUU tersebut menjadi pembahasan yang berlarut-larut.
"Soal anggaran, pemerintah awalnya tidak mau dicatumkan di APBN, juga tidak boleh dicantumkan presentase, akhinya yang 10 persen tadi itu tidak dimasukkan ke dalam pasal tapi masuk ke penjelasan," terangnya.
Selain soal anggaran, lanjut Budiman, pemerintah dan DPR juga menyepakati bahwa kepala desa bisa menjabat sebanyak tiga kali.
[dem]
BERITA TERKAIT: