Akibat
sweeping tempat hiburan tersebut, kerap meresahkan masyarakat lainnya. Dan setiap tahun hal ini selalu terjadi tanpa bisa dicegah oleh pihak kepolisian.
Ketua DPP PKS Indra mengatakan, pemarintah dalam menangani tindakan
sweeping tidak bisa hanya prihatin, mengutuk dan mengecam tegas. Tapi harus menyelesaikan permasalahan dari hulu ke hilir dan mencari sumber masalah.
Menururtnya, ormas yang
sweeping, karena mereka tidak puas dengan penanganan pihak kepolisian yang seolah-olah melakukan pembiaran bahkan diduga melakukan pembekingan.
Agar tidak terjadi tindak main hakim sendiri kata Anggota DPR RI ini, Polri harus menjalankan UU dan Perda dengan melarang dibukanya tempat perjudian dan prostitusi.
"Presiden harus evaluasi penegak hukum. Di Jabodetabek saya lihat sudah berkurang
dari tahun 2012, kita harus apresiasi ini. Jadi, kalau masih ada
sweeping, maka dipertanyakan di mana tugas polisi di daerah itu," kata Indra kepada
Rakyat Merdeka Online, Selasa (23/7)
Terakhir Indra mengatakan, apapun alasannya, ormas-ormas yang ada, seperti
Front Pembela Islam (FPI) tidak dibenarkan main hakim sendiri.
"Ormas, kalau menemukan pelanggaran laporkan ke Polisi. Kalau tidak jalan, bisa langsung pertanyakan kepada atasannya, yaitu presiden. Dan penegak hukum juga jangan pandang bulu dan harus lebih tegas dan profesional," demikian Indra.
[rus]
BERITA TERKAIT: