Kejahatan tersebut bisa merusak peradaban suatu bangsa. Oleh karenanya setiap upaya untuk mencabut PP No 9/2012 yang memperketat pemberian remisi harus dilawan. Dan pencabutan PP ini adalah upaya yang tidak berpihak kepada pemberantasan korupsi.
"Apapun alasannya bandar narkoba, koruptor, teroris dan pelaku ilegal loging tetap harus diperketat untuk bisa memperoleh remisi atau bahkan tidak perlu diberikan," ujar Anggota Komisi III DPR RI, Didi Irawadi Syamsuddin kepada
Rakyat Merdeka Online, Senin (15/7).
Sebut Didi, kalau kita masih peduli dan kasihan pada rakyat yang jadi korban kejahatan tersebut. Ingat, jutaan anak bangsa mati sia-sia sebagai korban bandar narkoba, jutaan anak bangsa miskin karena korupsi, teroris telah merusak peradaban dengan praktek kekerasannya, dan ilegal loging sudah pasti akan menghancurkan bumi, alam dan lingkungannya.
"Masikah kita beri toleransi pada pelaku-pelaku yang telah merusak peradaban tersebut?" tandas politisi Partai Demokrat ini.
[rsn]
BERITA TERKAIT: