PDIP: Pernyataan Mendagri Tidak Tepat

"Pernyataan Mendagri tersebut bisa memicu ketegangan antara perangkat desa dengan warganya, sebab bahkan sebelum ini, menyangkut BLSM para perangkat desa sudah menjadi sasaran kemarahan warga," ujar anggota Komisi II DPR, Budiman Sudjatmiko seperti rilisnya yang diterima redaksi, Rabu (10/7).

Jelas Budiman, bahwa secara teknis dan sistemnya aparat desa tidak pernah dilibatkan soal penyaluran BLSM, teknis dan sitem pendataan sepenuhnya ditangani oleh BPS. Jika seandainya sejak awal pendataan baik secara teknis dan sistemnya perangkat desa dilibatkan, maka dapat dipastikan tidak akan terjadi kekisruhan terkait penyaluran BLSM, karena perangkat desa pasti melaksanakan pendataan secara akurat melalui musyarah bersama perangkat dibawahnya (RT/RW) untuk akurasi pendataan.

Masih kata politisi PDI Perjuangan ini, sebaiknya Mendagri tidak selalu mengulang kesalahan kebijakan pemerintah sebelum-sebelumnya yang kerap menyalahkan perangkat desa jika ada kebijakan yang tidak bisa dioperasionalisasi dengan baik.

"Pemerintah sebaiknya segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang sifatnya operasional terutama sekali yang meilbatkan perangkat desa sebagai ujung tombak yang bersinggungan langsung dengan warga," pungkas Budiman.

Gamawan Fauzi menyalahkan para kepala desa atas penyelewengan penyaluran BLSM. Pasalnya kata dia, otoritas pengawasan dan mekanisme penyaluran, termasuk data penerima BLSM, dilakukan melalui musyawarah pimpinan desa. [rsn]