Sebab, DPR RI sudah menyetujui kompensasinya yang diatur dalam RUU APBN-P 2013, seperti bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), penyerahan raskin dan beasiswa miskin.
"Sekarang kita kawal program ini," kata Wasekjen DPP Partai Golkar, Satya W Yudha saat wawancara
live di
Tv one pagi ini, (Selasa, 18/6).
Jelas Satya, pengawasan anggota DPR sangat diperlukan, agar program tersebut berjalan dengan maksimal. "Pengawasan kita harus ditingkatkan, dimana kelemahannya, kita perbaiki," ungkap anggota DPR itu.
Tanpa ada pengawan maksimal dari anggota legislatif, Satya pesimis program kompensasi kenaikan harga BBM tidak akan berjalan baik dan akan menimbulkan kejolak.
"Ini harus kita kawal, jangan sampai ada lagi raskin yang tidak layak makan," tandas Satya.
[rsn]
BERITA TERKAIT: