Harusnya BBM Tak Lagi Masalah Sejak 2005

"Sebesar 63 persen buruh Indonesia yang kini mendapat upah di bawah upah minimum adalah diantara yang harus menanggung beban kenaikan harga BBM. Pemerintah tidak menganggap mereka termasuk di dalam 15,5 juta rumah tangga sasaran (RTS) penerima progam kompensasi," ujar Ketua Umum EN LMND, Lamen Hendra Saputra, dalam keterangan yang diterima redaksi, Sabtu (15/6).

Selain itu, kata dia, kenaikan harga BBM dalam waktu dekat akan menimbulkan gejolak kenaikan harga kebutuhan pokok di tengah rendahnya tingkat daya beli masyarakat. Sebab, 68 juta pengguna sepeda motor di Indonesia yang akan menanggung kenaikan harga BBM.

"Semestinya persoalan kebutuhan BBM dalam negeri yang telah diketahui sejak kenaikan harga BBM pada 2005 sudah dapat diselesaikan Pemerintah melalui penguasaan dan peningkatan produksi minyak dan gas, penyediaan konversi BBM ke gas yang cadangannya cukup melimpah serta penyediaan sarana transportasi publik secara massal," katanya.

Lebih lanjut Lamen mengatakan, saat ini penguasaan asing terhadap migas nasional mencapai sekitar 80% dari total produksi dan tidak ada tanda-tanda akan berkurang. Meskipun kemampuan produksi tambang-tambang migas asing tersebut cenderung terus menurun, tapi biaya pemulihan (cost recovery) yang menjadi beban pemerintah terus menjulang tiap tahunnya.

Tanpa ada upaya melakukan perubahan kebijakan untuk menggenjot produksi minyak dan gas dalam negeri melalui penguasaan terhadap minyak dan gas dari perusahaan-perusahaan asing, maka kekurangan pasokan kebutuhan migas akan terus dipermainkan oleh para mafia atau importir migas.

"Para mafia atau importir minyak yang paling diuntungkan dengan kenaikan harga BBM. Dari kekurangan kebutuhan BBM dalam negeri sebesar 574.000 barel per hari, importir BBM memperoleh keuntungan minimal 2 dolar AS per barelnya. Artinya importir BBM akan peroleh keuntungan sebesar Rp 11,51 miliar per harinya," pungkas Lamen. [dem]