Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam, mengungkapkan hal itu diakibatkan kesalahan pemerintah yang tidak mampu mengalokasikan secara berkelanjutan kekurangan bayar subsidi bahan bakar minyak (BBM).
"Kekurangan bayar tahun 2010 sampai tahun 2012 dibebankan dalam tahun anggaran 2013. Ini merupakan bentuk ketidakdilan pengelolaan anggaran," kata Ecky dalam rilisnya, Jumat (31/5).
Ecky menyatakan, jumlah yang harus ditanggung akibat kurang bayar subsidi pada RAPBNP 2013 sebesar Rp 36,9 triliun; terdiri untuk kurang bayar subsidi BBM sebesar Rp 16,1 trilliun, kurang bayar subsidi listrik Rp 19.1 trilliun dan kurang bayar subsidi pupuk sebesar Rp 1,7 trilliun.
"Di tahun-tahun sebelumnya tidak
match antara penerimaan dengan pengeluaran negara. Pemerintah melakukan ketidakadilan terhadap pengelolaan keuangan negara dengan membebankan belanja tahun-tahun sebelumnya pada RAPBNP 2013," ujar Ecky.
Karena itu, Ecky mendesak pemerintah mengambil tanggung jawab pengelolaan subsidi migas. Menurut Ecky, pemerintah harus lebih kreatif dalam memberikan alternatif-alternatif lain untuk tidak menaikkan harga BBM agar pemerintah tidak melakukan pengulangan kesalahan yang disengaja.
Menurutnya, salah satu alternatif adalah dengan asumsi penerimaan menurun tetapi belanja konstan, dengan begitu kenaikkan BBM dapat dihindari. Asumsi Rp 30 triliun yang digunakan sebagai pengurang subsidi dapat ditutup melaui saldo anggaran lebih (SAL).
"Namun tetap harus diseimbangkan agar defisit tetap terjaga di bawah 3 persen. Kalau pun itu harus terkoreksi maka belanja kementerian lembaga harus menurun sebanyak Rp 30 triliun,†tutup Ecky.
[ald]
Dalam postur RAPBNP 2013, total belanja negara mengalami peningkatan sebesar Rp 46 trilliun diakibatkan karena kesalahan pemerintah dalam mengelola keuangan negara. 
BERITA TERKAIT: