Anggota Komisi X DPR RI Ahmad Zainuddin mengatakan, banyak indikator yang menyebutkan pemerintah gagal dalam membangun pendidikan nasional. Seperti, kisruh UN yang terjadi hampir setiap tahunnya, terlebih lagi penyelenggaraan UN tahun ini boleh dikatakan gagal. Selain itu, persoalan pengembangan kurikulum yang belum matang disiapkan oleh pemerintah pun sampai saat ini memunculkan keresahan bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan seperti guru dan juga pihak sekolah.
"Ini menjadi tolak ukur bagi gagalnya pemerintah dalam upaya membangun pendidikan nasional kita," ujar Zainuddin kepada
Rakyat Merdeka Online, (Kamis, 2/5).
Zainuddin menjelaskan, bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia ini yang memasuki usia ke-68 sudah selayaknya mampu menghadirkan wajah pendidikan nasional yang bermartabat, sesuai dengan amanat UUD 1945 yaitu
“mencerdaskan kehidupan bangsaâ€.
Legislator asal Partai Keadilan Sejahterah (PKS) ini menilai, bahwa selama ini pemerintah belum sanggup merealisasikan tujuan pendidikan nasional, yaitu pendidikan yang dapat menghasilkan peserta didik berakhlak dan berbudi pekerti mulia.
"Lihat saja pelaksanaan UN, belum menghasilkan mutu pendidikan yang berkualitas, bahkan UN memicu upaya tindak kecurangan bagi oknum siswa, sekolah bahkan pengelola pendidikan itu sendiri," ujarnya.
Dia menambahkan bahwa kasus yang terjadi di kalangan oknum pelajar seperti tawuran, narkoba, pornografi hingga pergaulan bebas, kemudian perbuatan asusila di kalangan oknum pendidik pun memenuhi daftar buram persoalan yang terjadi di dunia pendidikan kita.
"Bagaimana kita bisa memaknai dan menjelaskan arti Hardiknas itu bagi generasi penerus bangsa di tengah carut-maut pendidikan seperti saat ini?" tunkas Zainuddin.
Olehnya itu, politisi dari ddaerah pemilihan DKI Jakarta 1 mendesak pemerintah agar harus ada perhatian yang serius terhadap pendidikan akhlak dan karakter bangsa ini, jika bangsa kita tidak ingin ambruk dalam peta peradaban dunia.
"Pendidikan kita sudah berada pada zona tanda lampu merah, harus segera diambil tindakan nyata dari pemerintah untuk memperbaikinya," pungkas Zainuddin.
[rsn]