"Kami realistis, menunggu hasil kampanye terlebih dahulu, dan menunggu presidential threshold. Kader kami banyak yang bisa ditawarkan sebagai presiden," ujar Ketua Fraksi PKS di DPR, Hidayat Nur Wahid, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/4).
Saat ini, DPR tengah membahas RUU Pemilihan Presiden (Pilpres). Dalam penggodokan tersebut, masih ada perdebatan seperti angka presidential threshold, pembatasan dana kampanye, rangkap jabatan dan pendidikan Presiden.
Mantan Presiden PKS ini mengungkapkan, partainya berharap capres yang diusung minimal sudah lulus pendidikan S1 atau sarjana.
"Itu fleksibel saja. Karena kami juga banyak menyadari ijazah bukan segala-galanya. Tapi jika presiden berpendidikan S1, maka kita akan bangga juga," ungkapnya.
Sambungnya, untuk masalah pembatasan dana kampanye, partainya sangat mendukung. PKS pun sepakat pada aturan yang menyebutkan presiden tidak boleh rangkap jabatan.
"Tidak ada juga untuk rangkap jabatan. Kalau menjadi anggota partai masih boleh," tandasnya.
[ald]
BERITA TERKAIT: