Ketua Rombongan Kunker Komisi III DPR ke Palu, Almuzzammil Yusuf, menyatakan hal itu kepada wartawan (Rabu, 3/4). Dia menyatakan, sudah mendengar penjelasan dari Kapolda Sulawesi Tengah, tokoh agama, dan Panja DPRD Poso yang sudah bekerja sejak Januari 2013. Temuan mereka cukup lengkap dan representatif.
Almuzzammil menyatakan, hasil kunker pihaknya bakal disatukan dengan laporan tim Komisi III yang berangkat ke Dompu NTB untuk mengusut kasus penembakan dan penahanan oleh Densus 88 terhadap terduga teroris.
Dari Panja DPRD Poso, Wakil Ketua Komisi III DPR ini mendapatkan informasi bahwa teror di Poso rawan membesar karena penanganan terorisme yang dilakukan Densus 88 cenderung berlebihan dan demonstratif. Dampaknya, mayoritas masyarakat umum yang tidak terlibat menjadi antipati terhadap Polri.
"Mereka mendukung pemberantasan terorisme, tapi mereka minta agar julukan Poso sebagai pusat terorisme dihapus dari wacana publik.†katanya.
Muzzammil menyarankan agar Presiden SBY dan Kapolri melakukan evaluasi yang komprehensif dalam penanganan terorisme oleh Densus 88 agar tidak banyak korban berjatuhan. Jika tidak segera dievaluasi, dampak kerja Densus 88 akan menjadi beban polisi lokal yang disikapi antipati oleh masyarakat sehingga hubungan mereka menjadi tegang.
Menurut politisi PKS asal Lampung ini, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat penegak hukum harus bekerjasama dalam membina masyarakat dan mensosialisasikan pemahaman Islam yang rahmatan lil alamin.
"Tanpa melibatkan mereka semua, pemberantasan terorisme yang refresif akan melahirkan perlawanan yang lebih besar, terutama dari umat Islam," tandasnya.
[ald]
Menurut para tokoh masyarakat dan anggota DPRD di Palu, wilayah Kabupaten Poso sengaja dicitrakan sebagai pusat terorisme dan dijadikan pusat instabilitas yang permanen oleh pihak asing. 
BERITA TERKAIT: