SBY disarankan tetap menempati posisi terhormat sebagai ketua Dewan Pembina, ketua Majelis Tinggi dan ketua Dewan Kehormatan partai.
"Kalau SBY jadi ketua umum sama saja seperti Panglima TNI merangkap jadi KASAD, atau seperti Pangdam merangkap jadi Danrem. Itu menurunkan posisinya," ujar analis politik dari Point Indonesia, Karel Susetyo, kepada
Rakyat Merdeka Online, Rabu (27/3).
Menurut Karel, SBY cukup menempatkan orang kepercayaannya yang menjadi ketua umum. Beri arahan agar dia dipilih secara aklamasi dalam KLB.
Sikap tidak jelas SBY, kata dia, justru membuat terganggunya konstelasi di dalam Demokrat. Para loyalis Anas, misalnya Saan Mustopa dan Tri Dianto ngebet maju di KLB. Atau Marzuki Alie yang selama ini menggembosi kubu Anas juga ikut maju.
Dia menambahkan pernyataan Sekjen Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono bahwa ketua umum yang baru bukan orang luar Demokrat mempersempit proses rekrutmen pengganti Anas.
"Harusnya, pengganti Anas siapa saja asal se izin SBY. Toh, sebagai pemilik sah Demokrat tidak sulit bagi SBY melakukan itu," imbuh dia.
[dem]
BERITA TERKAIT: