Gerakan Lengserkan SBY-Boediono Sukar Didukung Rakyat

Menanggapi hal itu, pengamat politik Muhammad AS Hikam mengatakan, Ratna Sarumpaet dan kelompok MKRI memiliki hak penuh untuk menyuarakan kritik terhadap Pemerintah SBY, termasuk menyatakan ketidakpercayaannya. Namun, mereka harus melaksanakan hak tersebut secara prosedural konstitusional dan ditopang argumentasi yang bisa diterima rakyat.

"Jika tidak, mereka bisa dianggap hanya main-main atau malah dituding menyulut makar," kata Hikam, Minggu (17/3).

Hikam mengatakan, jika benar kelompok MKRI punya aspirasi agar ada pemakzulan presiden, maka harus mengikuti prosedur dalam Konstitusi maupun Undang-undang. Termasuk juga lembaga yang punya kewenangan untuk melakukan proses tersebut.

Menurut dia, pengalaman pemakzulan Presiden sebelum-sebelumnya telah mengakibatkan luka mendalam pada psyche rakyat dan bangsa serta tradisi praktik ketatanegaraan yang buruk, khususnya terkait proses suksesi kepemimpinan nasional yang demokratis dan normal.

"Alasan MKRI bahwa Pemerintah SBY telah gagal sehingga harus dimakzulkan terlalu subyektif, sepihak dan emosional sehingga sukar mendapat dukungan luas seperti gerakan Reformasi 1998," katanya menilai.

"Hemat saya, kegiatan politik MKRI bisa saja menambah panas dan hingar-bingar perpolitikan menjelang Pemilu 2014, namun tak akan memerkuat praktik demokrasi kita," demikian Hikam.[dem]