Sepintas Pernyataan Megawati Benar, Tapi...

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ade-mulyana-1'>ADE MULYANA</a>
LAPORAN: ADE MULYANA
  • Rabu, 27 Februari 2013, 18:49 WIB
Sepintas Pernyataan Megawati Benar, Tapi...
rmol news logo Megawati Soekarnoputri menegaskan perlunya mewujudkan kedaulatan negara di segala bidang. Menurut dia, Soekarno atau Bung Karno telah meletakkan konsepsi Indonesia yang berdiri di atas kaki sendiri (berdikari) di bidang ekonomi dan politik sebagaimana terangkum dalam konsepsi Trisakti.

Mega juga mengatakan pengejawantahan berdikari di bidang ekonomi tidak hanya terbatas pada upaya mewujudkan kedaulatan di bidang pangan, keuangan, ataupun pertahanan. Tapi juga yang selalu menjadi tema besar bahkan menentukan wajah geopolitik dunia adalah upaya setiap bangsa untuk mengamankan national security di bidang energi. Untuk itu, menurut dia, perlu mewujudkan kedaulatan negara di bidang migas.

Ketua Umum PDI Perjuangan itu menyayangkan kontrak kita di bidang migas selalu lemah.

Sepintas apa yang dibicarakan Mega dalam seminar "Menuju Undang-undang Migas Merah Putih" di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/2), ini benar. Lalu apakah ketika berkuasa Mega mewujudkan hal itu? Bukannya saat itu justru banyak produk UU yang memberi kesempatan kepada pihak asing untuk menguasai Sumber Daya Alam kita?

Mungkin kini Mega mau berubah. Tapi Mega mesti mengklarifikasi yang terjadi saat berkuasa dulu.

Saat berkuasa Megawati bukannya tak lepas dari pengaruh Mafia Berkeley. Mereka sukses mempengaruhi roda pemerintahan dan berhasil menempatkan orangnya, Boediono, pada posisi penting sebagai menteri keuangan.

Ketika Mega berkuasa sejumlah BUMN, diantaranya Indosat, dijual ke swasta. Saat berkuasa, Megawati juga mengeluarkan kebijakan Release and Discharge tak lain merupakan bagian dari kepentingan Mafia Berkeley.

R&D merupakan surat bebas tanpa sanksi  bagi para penghutang negara dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang telah merugikan negara ratusan triliun rupiah. Para obligor hitam diminta untuk mengembalikan cicilan kerugian negara dengan potongan dari 16-36 persen, yang diatur dalam MSAA (Master of Acquisition and Agreement) dan merupakan perjanjian penyelesaian utang di luar pengadilan (out of court settlement).

Mafia Berkeley memang begitu bersemangat menaklukkan Mega, karena ketika Abdurrahman Wahid berkuasa mereka tidak diberi kesempatan cawe-cawe dalam urusan kebijakan perekonomian nasional. Duer Rizal Ramli dan Kwik Kian Gie mengawal ketat kebijakan ekonomi kerakyatan pemerintahan Gus Dur.

Tidak anah saat Mega berkuasa, berkembang penilaian bahwa Mega sedang merusak nama baik Bung Karno yang nasionalis. Bagaimana mungkin anak Bung Karno menjadi kaki tangan neolib hanya karena ditekan Boediono cs.

Nah, setidaknya inilah yang sekarang mesti diklarifikasi Megawati. [dem]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA