Di Depan Ribuan Pekerja, Yorris Rahweyai Tuntut Stop Outsourcing

"Sistem outsourcing adalah bentuk lain perbudakan bagi pekerja di jaman modern ini. Oleh karena itu, ia tidak boleh ada. Kami minta kepada pemerintah, minimal akhir tahun ini, agar segera menghentikannya," ujar dia.

Dalam monitoring yang dilakukan KSPSI selama ini atas pemberlakuan sistem outsourcing bagi para pekerja, lanjutnya, telah terjadi kesalahan penerapan.

"Saat ini, banyak sekali praktik-praktik yang salah dari sistem outsourcing itu sendiri. Bukan pekerjaannya yang dioutsourcingkan, tapi justeru pekerjanya yang dioutsourcingkan," tegasnya.

Anggota Komisi I DPR RI ini juga menyoroti sinergi hubungan tripartit antara pekerja, pengusaha dan pemerintah.

"Eksistensi pekerja mesti disejajarkan dengan pengusaha dan pemerintah itu sendiri agar tercipta masyarakat pekerja yang produktif dan demi terciptanya kesejahteraan bagi para pekerja," ujarnya.

Dalam memimpin KSPSI, Yorris berjanji akan membawa para pekerja menjadi pelaku (subjek) pembangunan bangsa.

"Saya akan mengantar dan membawa pekerja menjadi subjek pembangunan bangsa. Bukan objek dari pembangunan!," tegasnya.

Sementara itu, Syukur Sarto yang juga ketua KSPSI meminta kepada seluruh pengurus serikat pekerja yang berada di bawah naungan KSPSI untuk segera merekonsialiasi diri mejadi satu dalam kepemimpinan KSPSI sesuai dengan proses islah yang telah dilakukan di tingkat pusat.

"Alhamdulillah, pengurus DPD SPSI Banten telah melakukan rekonsiliasi di tingkat pengurus. Oleh karena itu, saya juga meminta pengurus daerah yang lain untuk segera melakukan hal serupa," ujar Syukur.

Kita juga bertekad, sambung Syukur, untuk mengedepankan program kerja KSPSI dalam melindungi para pekerja yang berada di bawah naungan KSPSI khususnya, dan seluruh pekerja di Indonesia pada umumnya.

"Serikat pekerja akan terus melakukan perlindungan terhadap pekerja demi kesejahteraannya. Ini sesuai dengan program Bina Lindung Sejahtera yang kami gagas," sergahnya.

"KSPSI juga akan berjuang untuk para pekerja dalam mendapatkan upah layak, penghidupan layak dan hak-hak yang sememestinya didapat," tambahnya.

Di sisi lain, KSPSI meminta kepada pekerja untuk menjaga keharmonisan, kemitraan dengan pengusaha dan pemerintah agar tercipta suasana kerja yang kondusif, tentunya dengan diperhatikannya hak-hak pekerja.

"Saya berharap serikat pekerja membangun komunikasi dengan aparat keamanan agar terhindar dari intimidasi orang-orang yang tidak bekerja dengan baik dan tidak punya hak dalam pekerjaan," pungkasnya. [dem]