Melihat pengalaman tersebut, Wakil Presiden, Jusuf Kalla dalam pembukaan Indo Defence 2018 menekankan perlunya kemandirian dalam pertahanan kita.
"Industri pertahanan adalah saran yang dibutuhkan untuk mencapai kemandirian. Kita punya pengalaman di Timor-Timur, betapa sulitnya kita mengalami embargo persenjataan," kata JK di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (7/11).
Bukan sekali saja Indonesia diembargo militer oleh negara-negara maju, tetapi saat konflik GAM tahun 2003 juga mengalami demikian. Dulu di era penumpasan PRRI/Permasta dan perebutan Irian Barat, Indonesia juga sudah diembargo oleh AS sehingga pemerintah beralih kerjasama militer dengan Rusia dan Tiongkok.
Sambung JK, dalam menghadapi berbagai situasi saat ini, maka pertahanan yang tidak bergantung pada negara lain perlu diwujudkan.
"Suatu negara harus siap untuk menghadapi suatu kemungkinan yang terjadi dengan teknologi pertahanannya," tambah dia.
Maka dari itu dalam pameran Indo Defence 2018 ini, mantan ketum Golkar itu berharap event ini menjadi ajang pembuktian kemajuan industri pertahanan dalam negeri kita.
"Yang saya harapkan bahwa Indo Defence ini bisa menjadi perbandingan kekuatan pertahanan kita dengan negara lain dan tentu untuk meningkatkan kemajuan buat industri pertahanan kita," pungkasnya.
[rus]